Azas Otonomi Wilayah Yang Benar

Supaya Otonomi Wilayah itu dapat berjalan baik tanpa ada lupakan jati dianya untuk kesatuan dari NKRI karena itu dalam jalankan Otonomi Wilayah di Indonesia itu mempunyai beberapa azas. Pertama ada azas kejelasan hukum.

Adanya azas ini diinginkan tiap wilayah yang memperoleh Otonomi Wilayah itu dapat membuat ketentuan pada wilayahnya sendiri berdasar kejelasan hukum yang diyakini oleh negaranya hingga penyelenggaraan Negara masih bisa berjalan dengan baik.

Ke-2, dalam melakukan Otonomi Wilayah diinginkan wilayah itu memakai azas teratur pelaksana, masih terkait dengan azas yang pertama, tentu saja wilayah dalam melakukan ketentuan pada wilayahnya sendiri harus juga masih teratur pada ketentuan Negara.

Ke-3, azas kebutuhan umum, berarti wilayah spesifik dalam keluarkan beberapa ketentuan untuk wilayahnya sendiri itu selalu harus berdasar kebutuhan umum atau kebutuhan warga wilayah tersebut aspiratif, selektif serta tentu saja akomodatif.

Setelah itu azas kertebukaan, tentu saja dalam jalankan Otonomi Wilayah itu selalu harus jujur serta terbuka pada semua warga Negara. Selanjutnya ada pula azas proporsionalitas yang semakin mengutamakan kesetimbangan dari hak serta keharusan wilayah itu.

Ada pula azas karieronalitas, akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi yang perlu dijaga oleh wilayah yang memperoleh wewenang Otonomi Wilayah itu.

Penerapan Otonomi Wilayah
Pada realisasinya ada Otonomi Wilayah ini diinginkan bisa melakukan perbaikan kesejaheraan rakyat yang berada di wilayah serta membuat wilayah dapat semakin konsentrasi lagi dalam meningkatkan kekuatan wilayah yang ada.

Sebab seringkali pemerintah pusat memang lepas pada banyak daerah hingga pembangunan yang ada tidak rata edmodo.id . Penerapan Otonomi Wilayah ini berdasar pada ketentuan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya Undang-Undang ditukar bertambah lebih baik di tahun 2004 adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kemudian juga sudah alami beberapa pembaharuan sampai paling akhir di tahun 2008 yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintah Wilayah, Adanya Otonomi Wilayah karena itu wilayah yang memperoleh wewenang itu dapat melakukan serta memajukan kekuatan wilayahnya, dan membuat penduduknya bertambah lebih sejahtera.

Tetapi penerapan dari Otonomi Wilayah itu tentu saja jangan sampai meleset dari Undang-Undang yang sudah diputuskan itu. Sebab walau mempunyai wewenang sendiri tetapi wilayah yang memperoleh Otonomi Wilayah itu masih ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga harus tetap ikuti ketentuan Undang-Undangnya.

Fundamen Hukum Otonomi Wilayah
Dalam melakukan Otonomi Wilayah itu ada banyak fundamen hukum yang perlu digerakkan yakni berdasar Undang-Undang Fundamen Negara Tahun 1945, selanjutnya beberapa ketentuan MPR RI, UU No 31 Tahun 2004 serta UU Nomor 33 Tahun 2004.

Adanya fundamen hukum itu karena itu tentu saja penerapan Otonomi Wilayah itu harus dilandaskan pada beberapa fundamen hukum itu, hingga wilayah dalam melakukan Otonomi Wilayahnya tidak meleset dari ketentuan yang sudah ada, namun bisa mempunyai kelebihan dalam meningkatkan wilayahnya sendiri hingga dapat semakin maju.

Dengan wilayah yang semakin maju tentu saja memberi faedah buat Negara keseluruhannya. Ada Otonomi Wilayah pasti memudahkan pemerintahan Negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *